Parigi Moutong, Zona Sulawesi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong, menggelar rapat paripurna dengan beberapa agenda yang diantaranya yaitu, penyampaian laporan hasil kegiatan Badan Anggaran (Banggar) Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) Tahun Anggaran 2023 yang bertempat di Ruang Aspirasi Gedung DPRD Parimo pada hari Senin, (15/08/2022).
Rapat paripurna yang di pimpin oleh, Ketua DPRD Parimo, Sayutin Budiyanto, ini di hadiri Sekretaris daerah Kabupaten Parimo, beberapa pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Parimo dan para anggota DPRD.
Pada laporan hasil kegiatan Banggar pembahasan Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2023 yang dibacakan oleh, Wakil Ketua II DPRD Parimo, Alfrets M.Tonggiroh, tentang, gambaran hasil dari pembahasan di setiap masing-masing fraksi DPRD yang di sampaikan pada paripurna sebelumnya.
“Setelah melakukan pembahasan dan mendengarkan serta memperhatikan setiap akhir dari masing-masing fraksi DPRD yang telah disampaikan pada paripurna sebelumnya, akhirnya badan anggaran dapat menyampaikan gambaran mengenai KUA-PPAS ABPD Tahun anggaran 2023” ujarnya.
Adapun gambaran mengenai KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2023 dapat kami sampaikan sebagai berikut.
Pendapatan Daerah, pada proyeksi untuk pendapatan Daerah tahun 2023 kembali kepada Pagu datar yaitu, Rp. 421.221.345.706.00, untuk belanja Daerah pada proyeksi belanja Daerah sebesar Rp. 1.547.485.708.128.00 mengalami penurunan sebesar 3,61% dari APBD Tahun 2022 yaitu sebesar Rp.1.605.525.433.498.00.
Pembiayaan Daerah, berdasarkan hasil pembahasan anggaran Pemerintah Daerah melalui kebijakan umum dan prioritas pelaporan anggaran sementara APBD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2023 secara umum dapat di sampaikan bahwa total proyeksi pendapatan Daerah Rp.1.553.485.708.130.00, dengan total proyeksi belanja Daerah Rp. 1.547.485.708.129.00 sama dengan penerimaan pembiayaan 6 milyar dan pengeluaran pembiayaan 6 milyar.
