PARIMO, ZonaSulawesi.id – Sebuah bangunan dapur bertuliskan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Parigi Moutong Taopa Nunurantai di Desa Nunurantai, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, tampak dipasangi garis polisi (Police line). Dapur tersebut diketahui menjadi tempat pengolahan makanan bagi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Informasi yang dihimpun menyebutkan, SPPG Parigi Moutong Taopa Nunurantai berada di bawah Yayasan Berkah Nusantara Mandiri dan menjalankan program MBG dengan naungan Badan Gizi Nasional (BGN). Penyegelan ini diduga berkaitan dengan kasus keracunan makanan yang menimpa sejumlah siswa SMP Negeri 2 Taopa pada Rabu (24/9/2025).
Hingga kini, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi media kepada Kapolsek Moutong melalui pesan WhatsApp sejak kemarin tak kunjung mendapat respons. Sementara itu, aktivitas di dapur MBG tersebut tampak terhenti total usai pemasangan garis polisi.
Kasus dugaan keracunan di SMP 2 Taopa ini menambah catatan kelam pelaksanaan program MBG di Parigi Moutong. Sebelumnya, belasan siswa SDK Toboli Barat juga mengalami gejala serupa—mual, muntah, dan pusing—usai menyantap makanan MBG, bahkan sebagian harus mendapat perawatan medis di puskesmas terdekat.
Namun, pada insiden pertama itu, sejumlah pihak terkait di lingkup Pemda Parigi Moutong, termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Kesehatan, memilih bungkam. Sikap diam ini memunculkan kesan bahwa pemerintah daerah menyepelekan persoalan serius yang menimpa para siswa.
Minimnya pengawasan terhadap SPPG sebagai pelaksana program, ditambah munculnya dua kasus dugaan keracunan dalam waktu berdekatan, memicu kritik keras masyarakat. Tak sedikit warganet yang mendesak agar konsep pelaksanaan MBG di Parigi Moutong dievaluasi, bahkan ada yang menyerukan penolakannya.
Padahal, Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan menegaskan, Program MBG merupakan salah satu program strategis nasional. Selain bertujuan menekan angka stunting, program ini juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi desa, memberdayakan petani, peternak, serta mendorong UMKM lokal.
Menanggapi kondisi ini, Koordinator Pendidikan, Ekonomi, dan Kearifan Lokal Komunitas Pemuda Kreatif Independen Parigi Moutong, Iksan, mendesak Pemda segera turun tangan. Ia menilai Pemda harus membentuk tim investigasi untuk mengungkap penyebab dugaan keracunan di dua sekolah tersebut, sekaligus memperkuat fungsi pengawasan.
“Jangan sampai Pemda Parigi Moutong dianggap tidak mampu menerjemahkan gagasan Presiden. Pemda tidak boleh hanya berpangku tangan atau sekadar menerima laporan dari SPPG. Meski aturan teknis mungkin belum spesifik, Pemda tetap wajib memberi rasa aman dan kepastian hukum bagi masyarakat, terutama para siswa sebagai sasaran utama program MBG,” tegasnya.