JAKARTA, ZonaSulawesi.id – Merespons rentetan bencana alam yang melanda Kabupaten Parigi Moutong dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah anggota DPRD Parigi Moutong yang tergabung dalam lintas komisi melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia, Selasa (23/06/2026).
Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Pelaksana Tugas Kepala Subbidang Direktorat Penanganan Darurat BNPB RI, Johan Fredi Pakpahan, S.Sos. Agenda ini menjadi langkah strategis DPRD dalam memperjuangkan percepatan penanganan bencana serta dukungan pemerintah pusat bagi daerah terdampak.
Rombongan DPRD dipimpin oleh Sutoyo, didampingi Mohamad Irfain, Imam Muslihun, Yushar, Arnol, Rusno Tanriono, Hi. Wardi dan Hi. Sami.
Dalam pertemuan tersebut, para anggota dewan menyampaikan berbagai persoalan yang tengah dihadapi masyarakat Parigi Moutong pasca bencana. Mereka menyoroti dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang menyebabkan kerusakan rumah warga di wilayah Torue dan Tolai, serta banjir yang melanda sejumlah kecamatan seperti Parigi, Parigi Selatan, Parigi Barat, dan Balinggi akibat tingginya curah hujan.
Bencana tersebut tidak hanya merusak rumah dan fasilitas umum, tetapi juga berdampak pada sektor pertanian masyarakat. Ratusan rumah dilaporkan terendam, sementara puluhan hektare lahan produktif mengalami kerusakan.
Pada kesempatan itu, DPRD Parigi Moutong mengajukan sejumlah usulan dan konsultasi terkait penanggulangan bencana. Salah satu fokus utama yang dibahas adalah dukungan anggaran penanganan darurat, termasuk mekanisme pengajuan Dana Siap Pakai (DSP), bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi, serta penguatan program ketahanan bencana daerah.
Selain itu, DPRD juga mendorong peningkatan upaya mitigasi melalui pembaruan peta risiko bencana, pemasangan sistem peringatan dini banjir pada wilayah rawan, hingga penguatan program Desa Tangguh Bencana (Destana) di kawasan pesisir Teluk Tomini.
Aspek kedaruratan turut menjadi perhatian. Para legislator meminta dukungan percepatan distribusi logistik ketika akses transportasi terganggu akibat bencana, penambahan armada evakuasi seperti perahu karet, serta bantuan hunian sementara bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.
Tidak hanya berfokus pada penanganan saat bencana terjadi, DPRD juga mengangkat isu rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Beberapa usulan yang disampaikan meliputi pembangunan infrastruktur pengendali banjir, normalisasi sungai, hingga program pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya pada sektor pertanian dan perikanan yang terdampak cukup besar.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Johan Fredi Pakpahan menyampaikan apresiasi atas inisiatif DPRD Parigi Moutong yang aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam upaya penanganan bencana.
Menurutnya, Parigi Moutong merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologi maupun aktivitas tektonik. Karena itu, BNPB berkomitmen memberikan asistensi dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah agar penanganan darurat dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
“Sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting agar dukungan logistik, armada evakuasi, serta bantuan kedaruratan dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan sesuai regulasi,” ujarnya.
Melalui kunjungan kerja tersebut, DPRD Parigi Moutong berharap terjalin sinergi yang lebih kuat dengan BNPB RI sehingga proses pemulihan pascabencana dapat dipercepat, sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang.