Jakarta, Zona Sulawesi – Partai Golkar dan PAN sepakat membangun koalisi bersama Gerindra dan PKB dalam menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Koalisi ini untuk mengusung Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden (Capres).
Deklarasi bergabungnya Golkar dan PAN berlangsung di Museum Perumusan Naskah Proklamasi (Munasprok), Jakarta, Minggu (13/8/2023) pagi WIB.
Ketua Umum masing-masing partai turut hadir dan berbicara dalam deklarasi tersebut.
Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto mengaku dukungan partainya terhadap Prabowo tak lepas dari sejarah kedekatan menteri pertahanan itu dengan Golkar.
“Kenapa Golkar menjatuhkan pilihan ke Prabowo? Tidak lain tidak bukan karena Letnan Jenderal Prabowo lahir dari rahim Partai Golkar. Oleh karena itu, beliau mengikuti berbagai kegiatan di Golkar dan kekaryaannya tidak diragukan lagi. Ini egaliter, searah, setujuan dengan Golkar, Pak Prabowo,” kata Airlangga dalam pidato deklarasinya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan berharap dukungan partainya bersama partai-partai lain bisa mengantarkan Prabowo menjadi presiden terpilih di Pilpres 2024.
“Mudah-mudahanan kita bersama PKB, Gerindra, Golkar serta PAN dan teman-teman partai lainnya bisa menuntaskan. Februari 2024 Insya Allah Pak Prabowo menjadi Presiden Indonesia,” katanya.
Dukungan dari PAN dan Golkar ini makin menguatkan posisi Prabowo sebagai Capres. Sebelumnya, Prabowo hanya didukung oleh Gerindra dan PKB.
Namun, dalam koalisi baru ini masih belum menemukan kesepakatan sekaitan calon wakil presiden (Cawapres) pendamping Prabowo.
Adapun sejumlah nama Cawapres pendamping Prabowo yang santer terdengar, salah satunya Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. Selain itu ada juga wacana menduetkan Prabowo dengan Menteri BUMN, Erick Thohir yang belakangan rajin digaungkan oleh PAN.
Nama-nama lain yang juga masuk bursa Cawapres Prabowo adalah Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Yenny Wahid, Mahfud MD, hingga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.
Nama terakhir terbentur syarat usia capres-cawapres dalam UU Pemilu. Akan tetapi, UU tersebut kini tengah diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.*
Baca juga : Bhabinkamtibmas Polsek Tomini Himbau Warga Bambasiang Jaga Keamanan Jelang Pilkades
