Parigi Moutong, Zona Sulawesi – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah menggelar rapat membahasan temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara tertutup.
Rapat tertutup yang jarang terjadi ini dipimpin Ketua Pansus LHP-BPK, Leli Pariani, berlangsung di ruang sidang DPRD dengan kurun waktu hampir satu jam lebih pada Kamis, (22/02/2024).
Pada rapat tersebut, tampak hadir beberapa perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di antaranya Inspektorat Daerah, dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Parimo.
Kemudian, Dinas Pemuda Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) serta Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP).
Menurut Ketua Pansus, Leli Pariani, rapat pembahasan temuan LHP-BPK digelar secara tertutup, agar informasi tidak membias.
“Umpanya terbuka, kalian dengar, yang satu versinya komiu (wartawan) lain, komiu ini lain. Lebih baik, minta informasinya ke saya, satu bahasa. Apalagi (anggota) lambat datang, setengah komiu dikasih info. Istilahnya supaya satu pintu,” jelasnya.
Rapat kali ini, kata dia, merupakan yang ketiga kalinya untuk menindaklanjuti temuan beberapa OPD dalam LHP-BPK.
Namun, sejumlah pimpinan OPD tidak dapat menghadiri rapat tersebut, karena sedang mendampingi Pj Bupati Parimo ke luar daerah. Sehingga, akan dilanjutkan pekan depan.
“Pj Bupati menyampaikan hari Senin, mereka semua hadir,” imbuhnya.
Ia mengatakan, temuan LHP-BPK ada di tujuh OPD. Namun, ia enggan menyebut secara rinci nama-nama dan besaran temuannya.
“Sudah ada sebagaian OPD yang mengembalikan. Pada prinsipnya, kami hanya memberikan rekomendasi kepada pemerintah,” pungkasnya.
Baca juga : Sukses di Pileg Optimis Raih Unsur Pimpinan, DPD Nasdem Siap Dorong Figure Kader Maju Pilkada Parimo
