PARIMO, ZonaSulawesi.id – Rapat Paripurna pembahasan LKPJ 2025 di DPRD Kabupaten Parigi Moutong berlangsung dinamis dan diwarnai ketegangan. Anggota DPRD dari PKB, Candra Setiawan, memilih meninggalkan ruang sidang (walk out) usai menyampaikan kritik terbuka terkait penghormatan terhadap pejuang pemekaran daerah serta kondisi internal lembaga legislatif.
Langkah tersebut ditegaskan Candra sebagai sikap politik yang disampaikan secara sadar dalam forum resmi, di tengah agenda evaluasi kinerja pemerintah daerah.
Usai meninggalkan ruang sidang, Candra menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam memberikan penghargaan yang layak kepada para tokoh pejuang pemekaran Kabupaten Parigi Moutong. Menurutnya, menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-24 daerah, belum terlihat adanya skema penghormatan yang terstruktur dan berkelanjutan.
Ia mengusulkan agar para pejuang pemekaran didata secara resmi dan dihadirkan secara khusus dalam setiap peringatan HUT daerah. Tidak hanya bersifat simbolik, menurutnya para tokoh tersebut perlu ditempatkan pada posisi kehormatan, termasuk penyediaan tempat duduk khusus dalam seremoni resmi.
Selain itu, Candra juga mendorong pemberian piagam penghargaan sebagai bentuk apresiasi formal yang bernilai historis.
“Penghargaan ini bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk sejarah. Agar anak cucu mereka tahu bahwa ada peran besar yang pernah diperjuangkan,” tegasnya.
Ia menambahkan, bagi pejuang pemekaran yang telah wafat, penghargaan dapat diberikan kepada ahli waris sebagai bentuk penghormatan berkelanjutan. Sementara untuk bentuk apresiasi lainnya, ia menyerahkan kepada pemerintah daerah agar dirumuskan secara proporsional sesuai kemampuan fiskal.
Di sisi lain, Candra turut menyoroti kondisi internal DPRD yang dinilainya memerlukan perhatian serius. Ia menekankan pentingnya menjaga prinsip kolektif kolegial dalam setiap pengambilan keputusan, serta konsistensi dalam menjaga produk-produk lembaga, khususnya keputusan paripurna.
Menurutnya, keputusan paripurna merupakan representasi tertinggi lembaga legislatif yang harus dijaga bersama, bukan dilemahkan oleh kepentingan individu.
“Marwah lembaga ini ditentukan oleh sejauh mana kita menjaga keputusan yang kita hasilkan sendiri,” ujarnya.
Ia menegaskan, aksi walk out yang dilakukan merupakan respons atas dinamika internal yang berkembang, sekaligus dorongan agar dilakukan pembenahan secara menyeluruh.
Candra berharap seluruh anggota DPRD dapat memperkuat soliditas, menjaga integritas lembaga, serta memastikan setiap keputusan yang dihasilkan tetap memiliki legitimasi dan kepercayaan publik.
Peristiwa ini menjadi sinyal bahwa di tengah agenda evaluasi kinerja pemerintah daerah, terdapat kebutuhan mendesak untuk memperkuat kohesi internal DPRD sekaligus memastikan penghormatan terhadap sejarah daerah tidak terabaikan di tengah dinamika politik yang terus berkembang.