Parigi Moutong, Zona Sulawesi – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), melalui Inspektorat Daerah Kabupaten Parimo melaksanakan pelatihan penatausahaan dan pengelolaan keuangan desa diikuti oleh Kaur Keuangan atau Bendahara Desa di seluruh Kabupaten Parimo, bertempat di aula Bappelitbangda, Senin (13/11/2023).
Dalam sambutannya, Pj Bupati Parimo, Richard Arnaldo menyampaikan pengelolaan keuangan desa menjadi bagian penting dalam proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan desa.
Olehnya, pemerintah desa yakni para bendahara desa dituntut untuk memahami, terampil, serta bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan keuangan desa mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban.
“Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa, bendahara desa harus memperhatikan peraturan dan undang-undang yang berlaku keuangan desa dipergunakan untuk kegiatan pemerintahan desa, pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan kewenangan dan skala prioritas,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, dalam penatausahaan dan pengelolaan keuangan desa merupakan aktivitas pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun anggaran, pencatatan tersebut dilakukan didalam buku kas umum, mencatat semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran yang berkaitan dengan kas.
Menurut Richard, kegiatan pelatihan ini sangat penting untuk dilakukan karena sangat membantu pemerintahan desa dalam meningkatkan perkembangan desa, meningkatkan kualitas aparatur dalam pemerintahan desa yang baik, bersih dan transparan, serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa.
Ia juga berharap pelatihan itu dapat diikuti oleh seluruh bendahara desa tanpa diwakili.
“Dari hasil pelatihan ini dapat membantu bendahara desa dalam melakukan penatausahaan dan pengelolaan keuangan desa dengan baik serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkapnya.
Penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa, kata dia, harus dilakukan dengan sebaik baiknya. Bendahara harus bertanggungjawab terhadap laporan keuangan dan segala hal yang berhubungan dengan uang, untuk itu, mewujudkan pengelolaan keuangan dengan baik, perlu adanya asas transparan dan akuntabel.
“Penatausahaan keuangan desa ini wajib dibuat, mengingat tugas para bendahara desa selain melaporkan keuangan desa juga menyimpan, menerima, menyetorkan, membayar, menatausahakan, serta mempertanggung jawabkan penerimaan serta pengeluaran agar APBD desa dapat terlaksana dengan baik,” katanya.*
Baca juga : Perahu Nelayan di Buol Ditemukan Kosong, Diduga Korban Jatuh ke Laut
