PALU, ZONASULAWESI — Acara debat publik calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng digelar pada Senin, 4 November 2024. Anwar Hafid mengakui bahwa penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan atau kegagalan sebuah pemerintahan daerah.
Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan terhadap sorotan yang disampaikan oleh Abdul Karim Aljufri, calon Wakil Gubernur nomor urut 1.
Abdul Karim Aljufri menanyakan kepada pasangan calon nomor urut 2, Anwar Hafid-Reny Lamadjido, mengenai pentingnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dikeluarkan BPK sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah.
Reny Lamadjido, cawagub dari nomor urut 2, menjelaskan bahwa setiap pemerintahan daerah memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan.
Ia menambahkan, pengawasan keuangan terbagi menjadi dua yaitu pengawasan eksternal oleh BPK dan KPK, serta pengawasan internal oleh inspektorat setempat.
Namun, Anwar Hafid menegaskan bahwa BPK mengeluarkan LHP yang sangat penting sebagai instrumen untuk mengukur kualitas pengelolaan pemerintahan.
“Laporan BPK menunjukkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya
Anwar Hafid, mengakui bahwa penilaian tersebut merupakan salah satu indikator utama keberhasilan.
Dalam kesempatan yang sama, Ahmad Ali, yang juga memberikan tanggapan menekankan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK adalah salah satu acuan utama dalam menilai kualitas pemerintahan.
“Pemerintahan yang baik harus mendapatkan penilaian WTP,” katanya.
Seperti yang kita ketahui, setiap penyelenggara telah mendapatkan opini WTP untuk laporan keuangan mereka setelah melaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Hal tersebut merupakan impian seluruh institusi, baik di tingkat daerah maupun pusat.
Namun ia membeberkan, Anwar yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati Morowali hanya meraih opini WTP dua kali selama sepuluh tahun masa jabatannya.
“Selebihnya WDP (opini Wajar Dengan Pengecualian) dan Disclaimer (tidak memberikan pendapat),” ungkap Ahmad Ali
Menurutnya, Indikator pengalaman bukan hanya sekadar menjadi narasi atau konten kampanye tetapi harus dilihat dari kinerja para kepala daerah.
“Ini bukan sekadar narasi kampanye, masyarakat harus melihat langsung kinerja para kepala daerah,” tambahnya.
Ahmad Ali tidak ingin penyelenggara pemerintah di Sulawesi Tengah mendapatkan status opini kurang baik dari BPK.
“Dengan perbaikan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik di masa depan.” tegasnya
Sebagai Penutup debat, Pasangan dengan tagline BERAMAL ini akan melahirkan birokrasi yang melayani masyarakat dengan baik.