PALU, ZONASULAWESI — Calon Wakil Gubernur Sulteng, Abdul Karim Aljufri menyoroti pentingnya laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai tolok ukur keberhasilan pemerintahan daerah.
Dia mengajukan pertanyaan tersebut kepada paslon nomor urut 2, Anwar Hafid-Reny Lamadjido, dalam debat publik kedua calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng 2024, pada Senin (4/11/2024).
“Menurut bapak dan ibu apakah LHP yang dikeluarkan lembaga pemeriksa keuangan menjadi ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintah?” tanya Abdul Karim Aljufri.
Reny Lamadjido menjawab bahwa setiap pemerintahan daerah harus melaksanakan kewajiban pelaporan keuangan.
Menurutnya, sebagai wakil kepala daerah, tugas utama adalah melakukan pengawasan keuangan yang terbagi menjadi dua jenis eksternal dan internal.
“Badan Pemeriksa Keuangan atau Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pengawasan eksternal, sedangkan inspektorat setempat melakukan pengawasan internal.” kata Reny
Anwar Hafid menambahkan bahwa LHP BPK merupakan instrumen penting dalam mengukur pengelolaan pemerintahan
“Laporan BPK menunjukkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan,” ucapnya.
Menanggapi hal itu, Ahmad Ali mengatakan, bahwa pentingnya mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK sebagai indikator kualitas pemerintahan.
“Pemerintahan yang baik harus mendapatkan penilaian WTP, itu salah satu acuan kita,” ungkapnya.
Ahmad Ali juga mengingatkan bahwa Anwar Hafid, yang pernah menjabat bupati, hanya mendapatkan dua kali opini WTP selama sepuluh tahun masa jabatannya.
“Ini tidak bisa menjadi naratif dan sekadar konten kampanye, tapi masyarakat harus melihat kinerja para kepala daerah.” jelasnya.
Dalam penutup debat, Ahmad Ali menekankan perlunya perbaikan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan publik.