Parigi Moutong, Zona Sulawesi – Anggota DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng), Ibrahim A Hafid bersama Peduli Mualaf (PM) mengunjungi masyarakat adat Lauje yang telah masuk islam atau menjadi mualaf di Pegunungan Dusun Babong, Desa Lombok Barat, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah (Sulteng), Jumat (21/01/2022).
Anggota DPRD Sulteng dari Daerah Pemilihan (Dapil) Parimo itu didampingi langsung Ketua Umum Yayasan Jabal Khair yang menaungi Peduli Mualaf, Muhammad Rajab beserta Pengurus PM lainnya menuju ke lokasi pembinaan mualaf.
Meski melewati jalan yang curam dan berlumpur tak menyurutkan semangat Ibrahim A Hafid, bahkan hal itu menjadi tantangan tersendiri untuknya. Kemudian, sesampainya di Masjid Ar-Rahman para mualaf menyambut putra kelahiran Bobalo tersebut dengan antusias.
Dalam kunjungannya, Ibrahim A Hafid juga memantau kondisi sosial masyarakat di pegunungan dan menyerap berbagai aspirasi yang disampaikan langsung oleh mualaf. Bahkan, ia pun telah merasakan kesulitan akses jalan menuju dusun Babong yang baginya perlu perbaikan.
Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Pendidikan, Pertanian, dan Kesehatan menjadi masalah krusial yang dialami oleh mualaf di Dusun Babong. Pasalnya, masih banyak dari mereka yang belum memiliki status kependudukan padahal sebagai masyarakat yang sudah lama mendiami pegunungan adalah bagian dari warga negara Indonesia.
“Hal yang pertama perlu dilakukan oleh pemerintah adalah pembenahan akses jalan mereka (masyarakat adat Lauje) karena ini yang sangat penting agar ada keadilan karena keadilan akses ini juga sangat penting karena jika ini dibenahi, maka akan banyak pendapatan daerah yang bisa diperoleh pemerintah Kabupaten Parimo,”ucap Ibrahim A Hafid selepas sholat Jumat bersama mualaf.
Baca juga : Desa Palasa Tetapkan APBDes 2022
Selain itu, bagi Ibrahim A Hafid masih banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan akses pendidikan yang layak harus menjadi perhatian penting dari pemerintah.
“Ada sebenarnya beberapa sekiolah di pegunungan tapi jauh dari pemukiman warga sehingga perlu adanya respon pendidikan pula dari pemerintah,”ujarnya.
Ia juga menambahkan, masalah kesehatan tidak kalah pentingnya. Apalagi pemerintah terus berupaya untuk menekan angka stunting di Sulteng.
Lebih lanjut, Ibrahim A Hafid menyebut, masih banyak keluhan mualaf yang belum memiliki KTP dan KK yang seharusnya bisa diselesaikan oleh pemerintah sebagai bentuk pengakuan bahwa masyarakat adat Lauje yang berada di pegunungan merupakan bagian dari bangsa Indonesia.
“KTP saja mereka belum ada sebagai tanda warga negara Indonesia. Bagaimana mungkin kita mengklaim mereka sebagai warga negara kita lalu KTP saja tidak punya. Makanya, saya bilang ini harus sesegera mungkin dilayani, soal pendataan harus lebih giat lagi,” tandasnya.
Ibrahim A Hafid juga secara langsung memberikan sejumlah KTP dan KK yang telah terselesaikan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Parimo.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Yayasan Jabal Khair, Muhammad Rajab mengatakan, sampai saat ini mualaf yang mereka bina telah mencapai 500 mualaf khususnya yang berada di daerah pegunungan.
“Kurang lebih sudah ada 500 mualaf, bahkan lebih dari itu karena setiap minggunya bertambah karena ada yang berkeinginan lagi menjadi mualaf,” ungkapnya.
Sementara untuk Dusun Babong ada sebanyak 27 KK yang sudah resmi masuk Islam.
Muhammad Rajab menerangkan untuk pembinaan terhadap mualaf dilakukan secara rutinitas selama dua hari dalam sepekan.
“Namun kami kekurangan tenaga dalam pembinaan sehingga pembinaan tergantung kondisi dan keadaan dari teman-teman Peduli Mualaf,”terangnya.
Bahkan, pihaknya berencana akan memfasilitasi mualaf dalam kampung santri.
“Kami berencana akan memfasilitasi mereka agar terkumpul dalam satu wadah, di mana mereka bisa terkumpul di tempat itu untuk dilakukan pembinaan yakni di kampung santri,”imbuhnya.
