Parigi Moutong, Zona Sulawesi – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana akan membangun rumah untuk masyarakat adat Lauje yang berada di pegunungan Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah (Sulteng), melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
“Dari tim Kementerian PUPR sangat berharap agar masyarakat lokal di Kabupaten Parigi Moutong khususnya Sulawesi Tengah yang berada di pegunungan Koja berharap bisa lepas dari kemiskinan ekstrime dan Kementerian PUPR sangat bersemangat untuk segera bisa menuntaskan kemiskinan ektrime di daerah ini,”kata salah satu Kabid Pengembangan Infrastruktur Wilaya 3, Ir. Zevi Azziano, M.Sc, Ph.D usai rapat bersama Pemerintah Kecamatan Palasa, di Kantor Camat Palasa, (2/6/2022).
Ia menyebutkan, jumlah bantuan ratusan rumah itu sedang menunggu verifikasi dan validasi data, seperti yang berada di Desa Palasa Lambori. Sebab, hasil survei yang dilakukan Kementrian PUPR terdapat 493 rumah tidak layak huni terbagi dua desa yakni Desa Eeya dan Palasa Lambori.
“Yang sedang di verifikasi dan validasi ini akan di lanjutkan ke Kementerian PUPR untuk menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku apakah benar hasi verivikasi ini arahnya, NIK-nya, status tanahnya memvalidasi itu apakah benar dan dan itu kita fasilitasi dulu setelah vasilidasi, maka jumlah rumahnya akan ditetapkan demikian,”ujarnya.
Menurut Zevi, besaran jumlah rumah untuk bantuan BSPS standarnya Rp 20 juta perrumah, tapi untuk kemiskinan ekstrime standarnya sedang menunggu hasil dari anggaran Kementrian PUPR.
Untuk wilayah yang mendapatkan bantuan BSPS, kata dia, di seluruh Kabupaten Parimo yang diperuntukan terhadap masyarakat masuk dalam miskin ekstrime.
Zevi menjelaskan, masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan merupakan masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni dengan melihat struktur rumah tersebut. Seperti dilihat dari fentilasi, aladin, atap, dinding, lantai, dan pondasi. Itulah kriteria yang harus dipenuhi.
“Selain rumah tidak layak huni, juga ada penanganan kemiskinan ekstrime (PKM), sanitasi, dan air minum. Rumah-rumah yang tidak memiliki sanitasi dan air minum akan diusahakan,”jelasnya.
Baca juga : LJi Sulteng Lahir untuk Perkuat Posisi Tawar Masyarakat Adat Lauje di Indonesia
Kordinator Ti BKKBN, Baihaqi Nur S.I.P, M.S.I mengatakan, bahwa pihaknya juga berkolaborasi dengan Kementerian PUPR untuk memberantas kemiskinan ekstrime.
Berdasarkan hasil pendataan dilapangan, mereka menemukan sekitar 493 Kepala Keluarga (KK) untuk kemiskinan ekstrime dari Desa Eeya dan Palasa Lambori.
“Lalu yang akan dilakukan decil 1-4 data kemiskinan ekstrime data itu diolah oleh teman-teman dari Kementerian PUPR TP2K untuk menetapkan lokasi fokus sasaran dan dari Tim BKKBN disini memfasilitasi agar data yang kami punya sesuai dengan data yang dari tim yang ada dilapangan, agar sesuai tepat sasaran,”terangnya
“Tanggapan saya, ini merupakan sangat bagus, kolaboratif kementerian dipusat dengan daerah sampai ke masyarakat dengan kolaboratif saling membantu antusias masyarakat yang ada di daerah ini sangat membantu saya mengucapkan terimakasih kepada masyarakat pengunungan terutama masyarakat yang ada di dusun Koja. Karena bantuannya sangat kami rasakan melewati gunung, melewati lembah-lembah, karena kami dibawa ke orang-orang yang tepat sehingga kami yang dari pusat yang buta lokasi mendapatkan bantuan yang tepat sasaran, terutama kader-kader kita yang ada dilapangan sangat menentukan ketepatan posisi untuk pembangunan yang nantinya dilaksanakan dari dinas PUPR,”lanjut Baihaqi.
Sementara itu, Camat Palasa, Andri Wijaya ST sebelumnya bersama Kabid Pengembangan Infrastruktur Wilaya 3, Ir. Jevi Azenik SC P.hD., Kordinator Infrastruktur TI BKKBN pusat Baihaqi Nur S.I.P, M.S.I., Bagian Analisis Data Perwakilan Pelaporan Data Statistik, Titi Puspa Dewi SE, dan Kepala Seksi Wilayah I Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II, Dina Fitrasari Dg Rahmatu ST, M.I.L, Perwakilan Direktorat Pelaporan dan Stastitik Analisis Data, dan Kabid Perumahan Parimo, bersama tim telah mengunjungi langsung dusun Koja di Desa Palasa Lambori dan telah berdisuki dengan masyarakat setempat.
“Saya sebagai Camat merasa bersyukur, sya bersama dengan tim kemarin berangkat ke gunung Koja dengan pelayanan sangat bagus dan sangat baik, dari itu saya bisa melihat langsung masyarakat saya dan berdialog dengan masyarakat suku lauje, walaupun disana kita masih memakai translate, karena ada beberapa masyarakat yang tidak paham dengan bahasa Indonesia, dan itu didampingi oleh Kades Lambori,”ucapnya.
Hanya saja, menurut Andri masih ada permasalahan Nomor Induk Keluarga (NIK) di masyarakat adat Lajue yang bermukim di pegunungan Kecamatan Palasa. Sebab, tidak sedikit nama panggilan tidak sesuai dengan nama di Kartu Tanda Penduduk (KTP).
“Dan yang menjadi permasalahan saat ini yaitu, hanya terkendala di NIK. karena ada beberapa nama tidak sesuai dengan nama panggilan dengan nama yang ada di KTP. bantuan ini bukan hanya pembuatan rumah, namun bantuan ini akan berimbas pada pembukaan jalan, tim dari kabupaten menanyakan kepada masyarakat yang ada diatas atau masyarakat Koja bagaimana kira-kira kalau jalan ini bisa dilalui nantinya dengan jalan mobil, dan masyarakat senang sekali,”ungkapnya.
“Dan akses transportasi akan sangat bagus kesana. Saya sebagai camat sangat senang sekali dengan adanya bantuan ini yang ada di Palasa Lambori dan kepala bidang infrastruktur wilayah 3, sangat berterimakasi pada pak bupati yang memberikan bantuan ini untuk semua tim yang bergerak mulai dari camat, kepala desa, bela negara, dan semua sangat berpartisipasi dalam kolaborasi ini,”sambung Andri.
Andri mengharapkan dengan adanya bantuan BSPS dapat meningkatkan Kesehatan masyarakat dan dapat menekan angka stunting.
“Harapan saya, dengan adanya bantuan ini akan adanya perubahan mulai dari kesehatan, dan dibarengi dengan pemberantasan angka stanting, harapan saya menjadi lebih baik apalagi terkhususnya kepada masyarakat saya yang ada di Kecamatan Palasa,”tutup Camat Palasa.
