Palu, Zona Sulawesi – Anggota DPRD Sulawesi Tengah, Ibrahim A Hafid meminta adanya perhatian dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong (Parimo) kepada petani sawah.
“Bagi saya ini harus menjadi perhatian bersama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan juga kami di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang notabene saya yang dari Dapil Parigi Moutong. Sebagai putra daerah ini memang sangat miris sekali di tengah kita baru dilanda oleh berbagai macam bencana termasuk bencana non alam, pandemi covi-19 lalu perhatian kita terhadap soal petani bagaimana menaikkan produksi petani ini masih menjadi satu hambatan menurut saya,”ujar Ibrahim Hafid saat ditemui dikediamannya, Minggu (17/10/202).
Sabelumnya, dalam penerimaan subsidi pupuk sesuai standar perhektar tanaman terdiri dari empat pupuk urea, dua phonska, dan 1 HSR. Namun, komposisi itu berubah menjadi empat urea dan dua phonska yang dinilai petani dapat menurunkan produktivias.
“Terakhir soal pupuk yang harapan masyarakat adalah mereka memperoleh pupuk ini bisa sesuai dengan standar perhektarnya sesuai dengan data yang saya peroleh dari petani yaitu dalam satu hektar 4 urea dan 2 Phonska serta 1 HSR. Dengan rumus 4,2,1 ini, mereka selalu memperoleh produksi yang luar biasa hasilnya. Tapi justru sekarang ini berubah pupuk yang diperoleh 2 urea dan 4 phonska dan diubah strukturnya,”jelasnya.
“Sehingga kegelisahan petani yang berada di sana dari hasil pertemuan bersama saya, karena saya dari Dapil Parigi Moutong suka atau tidak suka mereka mengadu kepada kami. Kalau seperti itu menurut mereka akan kehilangan hasil produksi hampir setengah dari hasil produksi sebelumnya karena pengalaman yang mereka sudah rasakan seperti itu,”terangnya.
Bahkan, dari pengakuan para petani sebelum adanya perubahan komposisi subsidi pupuk, kata Ibrahim, setiap kali panen mencapai 40 karung gabah, sementara saat ini peatni hanya bisa menghasilkan 18 sampai 19 karung gabah.
“Jika dalam satu satu hektar bisa mencapai 40 karung gabah maka ketika dirubah struktur penyaluran subsidi pupuknya hilang hampir setengah. Berarti jika dalam 40 karung gabah panen saat ini tertinggal 18 atau 19 karung gabah yang mereka peroleh,”ungkapnya.
Menurutnya, hal ini sangat ironis ditengah pemerintah mendorong Indonesia menjadi swasembada pangan dan upaya untuk ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Tengah khusunya di Kabupaten Parimo. Apalagi Kecamatan Toribulu merupakan salah satu penyumbang ketahanan pangan di Kabupaten dengan slogan Songu Lara Mombangu. Jika seperti ini, bagi Ibrahim tidak memberi dorongan petani bisa lebih maju untuk mengelola sawahnya menjadi lahan yang lebih produktif dan memberi kesejahteraan kepada mereka.
“Saya menghimbau kepada pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi terhadap situasi petani saat ini. Kemudian, ketika ada yang coba-coba bermain dengan persoalan pupuk ini. Karena ini pelik sekali di tingkat masyarakat, kalau ada yang mencoba bermain-main dengan situasi ini maka harus ada punishment dari pemerintah, jangan-jangan ada penyelewengan soal distribusi pupuk, apakah pada agen atau penyalur,”pungkas Ibrahim.
“Ketika dicek kepada penyalur petani bilang bahwa ini adalah arahan dari penyalur bahwa seperti ini jatah petani,”lanjutnya.
Sehingga Ibrahim menduga ada pengawasan yang lemah dari Pemkab Parimo dalam penyaluran pupuk kepada petani di Kecamatan Toribulu. Bahkan, ia juga merasa bahwa perubahahan komposisi pupuk hingga berdampak terhadap produktivitas petani tidak hanya terjadi di Kecamatan Toribulu dan memungkinkan baginya terjadi di kecamatan lain.
“Oleh karena itu ada pengawasan yang lemah menurut saya sehingga terjadi seperti itu, jangan-jangan ini bukan hanya di Toribulu. Mungkin Toribulu hanya satu daerah yang mengadukan kepada Anggota DPRD Sulteng, kemungkinan besar banyak daerah lain yang terjadi seperti itu bahkan pada saat reses, saya banyak mendengarkan di tempat lain, petani kebun jangan pupuk tidak cukup bahkan mereka tidak mendapatkan sama sekali jatah pupuk,”tegasnya.
Ibrahim juga menginginkan agar Pemkab Parimo khususnya dinas terkait untuk memberika penjelasan sekaitan perubahan penyaluran subsidi pupuk kepada petani di Kcematan Toribulu.
“Jadi bagi saya Pemkab Parimo harus menjawab ini untuk mengklarifikasi ini apakah benar adanya terkait seperti itu jika memang benar mereka harus mengecek sampai ke tingkat bawah kenapa terjadi demikian,”tuturnya.
Ia pun meminta kepada Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura dan Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah untuk secepatnya saling berkordinasi untuk menjawab keluhan para petani.
“Saya juga meminta melalui Gubernur Sulawesi Tengah dan Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah secepatnya melakukan koordinasi sekaitan keluhan petani ini. Saya khawatir tidak hanya satu tempat tapi ada di banyak tempat dan saya bersedia menerima keluhan keluhan masyarakat ini dan tetap memperjuangkan serta melanjutkan kepada pemerintah provinsi,”ucapnya.
“Demikian pula jika kami (DPRD) berkesempatan berkoordinasi dengan pemerintah daerah maka ini akan saya sampaikan kepada bupati atau wakil bupati ataupun bidang-bidang yang berkompeten atau dinas yang terkait soal situasi ini,”tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Hortikultura dan Perkebunan (TPHP), Hadi Safwan saat dikonfirmasi mengatakan, komposisi subsidi kepada petani sawah sesuai rekomendasi.
“Untuk komposisi pupuk rekomendasi Balitbang pertanian. Urea 150 kg/ha, NPK Phonska 125 kg/ha, ZA 100 kg/ha,”kata Hadi dalam pesan whatsapp.
(DAL)
