Jakarta, Zona Sulawesi – Wakil Ketua Dewan Perwakilam Rakyat (DPR) Republik Indonesoa (RI) Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin mengusulkan anggaran Dana Desa ditambah menjadi Rp 5 miliar per tahun.
Hal itu diutarakannya saat menyapa secara langsung 280 Kepala Desa atau Kuwu se-Kabupaten Indramayu dan Cirebon di Kampus Hijau Kaplongan, Indramayu, Jawa Barat.
Dalam kesempatan itu, Cak Imin kembali menyerukan pentingnya mengubah strategi pembangunan nasional dari atas ke bawah atau top-down menjadi dari bawah ke atas atau bottom-up. Menurutnya strategi pembangunan dari bawah bisa diwujudkan dengan menambah Dana Desa menjadi Rp 5 miliar per tahun.
“Saya bersyukur bisa bertemu dengan para Kepala Desa para Kuwu se-Indramayu dan Cirebon. Ini Pertemuan yang sangat penting karena saya memang sedang menyusun rangkaian dan rencana besar untuk Indonesia mulai tahun 2024,” kata Cak Imin dalam acara Coffee Morning dan Serap Aspirasi Wakil pada hari Minggu, (28/5/2023).
Ia menguraikan alasan untuk menambah dana desa dari Rp 1 miliar menjadi Rp 5 miliar per tahun. Satu hal yang digaris bawahi, kata dia, adalah maraknya penyalahgunaan anggaran ketika strategi yang diterapkan adalah model top-down.
Sebab, Cak Imin merasa kecewa dengan maraknya korupsi di Indonesia.
“Ceritanya sederhana, saya sudah frustasi lihat korupsi di mana-mana. Bansos nggak jelas arahnya, terakhir beras juga menjadi masalah,” ujarnya.
Pasalnya, Cak Imin mengaku, mendapatkan laporan dari MenPAN-RB, Abdullah Azwar Anas bahwa ada sekira Rp 500 triliun anggaran untuk pengentasan kemiskinan yang tidak tepat sasaran. Menurutnya dana sebesar itu ternyata habis hanya untuk rapat perencanaan dan studi banding pengentasan kemiskinan.
“Jadi rapat saja 500 triliun. Ini artinya ada inefisiensi dan penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran. Dan bukan hanya di kementerian yang punya nomenklatur kemiskinan, tetapi juga di kementerian lain yang penggunaan anggarannya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tegas Gus Imin.
Ia berkeyakinan pembangunan nasional yang bocor, anggaran-anggaran yang sampai kepada hal-hal yang kecil-kecil dan maraknya pemotongan bantuan sosial sampai di tempat tujuan bagi Cak Imin tidak akan terjadi lagi jika strategi pembangunan diubah dari bawah, tepatnya dari desa.
“Dari pengalaman itu ditambah pengalaman perjalanan Dana Desa, saya berkeyakinan bahwa kita harus ubah strategi pembangunan. Anggaran negara tidak lagi melalui atas, tetapi langsung dijalankan di bawah,” terang Cak Imin.
Ia juga menyerukan untuk pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan tepat sasaran.
“Saya hitung-hitung kalau Dana Desa naik 5 miliar per tahun, totalnya sekitar 500 triliun. Itu kan cuma dana seminar. Artinya apa? Kita bisa menggunakan anggaran yang lebih efisien dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan,” tuturnya.
Meski demikian, Cak Imin juga mendorong seluruh kepala desa untuk menjaga komitmen untuk mengelola dana desa sebaik mungkin dan akuntabel berapapun jumlah dana desa yang disalurkan.
“Jadi komitmen para kepala desa untuk mengelola dana desa sebaik mungkin, berapapun jumlahnya harus sama-sama dipegang teguh. Kontrol dari masyarakat, aparat dan semua pihak juga perlu selaras,” pungkasnya.*
Baca juga : Berikut Deretan Seleb dan Artis Ikut Nyaleg Pemilu 2024
