Jakarta, Zona Sulawesi – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo mengambil sumpah dan janji Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional, dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan BKKBN, Jakarta, Senin (20/12/2021).
Terdapat tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dimutasi yakni Direktur Pelaporan dan Statistik menjadi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung, Rudy Budiman, kemudian Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menjadi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Maria Ernawati, dan Kepala Perwakilan Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat menjadi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulteng, Tenny Calvenny Soriton.
“Perlu saya sampaikan, mutasi dan rotasi di lingkungan pemerintah pada umumnya khususnya yang kita harapkan di BKKBN tentu dengan optimisnya harapan besar bahwa ketika anda dimutasi kita punya harapan besar, sehingga memutasi orang itu tidak seperti memutasi barang,”ucap Hasto.
Hasto menyebut, tanggungjawab BKKBN tidak ringan, baik yang ada di Lampung, Jawa Timur, dan juga Sulawesi Tengah.
“Kami melihat medan Sulawesi Tengah itu cukup menantang sehingga saya berharap betul Pak Tenny mampu mengatasi dan kemudian mampu membuat prestasi. Itu harapan kami, dan tentu harapan semua msyarakat, dan pemerintah daerah jangan sampai mengecewakan,”harapnya.
Dalam kesempatan tersebut, alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menyampaikan, bahwa selama dua tahun terakhir, angka unmet need (kebutuhan kontrasepsi yang belum terpenuhi) meningkat.
“Di Jawa Timur adalah provinsi yang mapan unmet need meningkat di Jawa Timur maupun semua provinsi. Kita semua harus sedih dan berempati terhadap naiknya unmet need yang harusnya turun menjadi 8 persen dari 12 persen malah naik menjadi 18 persen,”ujarnya.
“Kita semua harus bersedih karena unmet need itu harusnya dia mau untuk dilayani dan dia harusnya dilayani tetapi tidak terlayani salah satunya karena pandemi,”sambung Hasto.
Oleh karena itu, Hasto meminta para Kepala Perwakilan (Kaper) agar lebih rajin mengecek mana yang kurang pelayanan agar Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) betul-betul berjalan dengan baik.
“Harus rajin menjalin kerja sama dengan klinik swasta, bidan praktek swasta, rumah sakit swasta jangan hanya rumah sakit pemerintah. Harus rajin mendistribusikan alat kontrasepsi,”jelas Hasto.
“Sekarang ini kalau ditanya rumah sakit swasta apakah anda sudah sesuai harapan ingin mendapatkan alat kontrasepsi tapi tidak dapat? Mayoritas jawab belum. Malahan ada yang bertanya apakah saya bisa mendapatkan alat kontrasepsi,”lanjutnya.
Hasto berharap unmet need bisa terasi dengan baik. Kemudian, Hasto juga berharap setelah pandemi, layanan BKKBN mulai digerakkan.
Sebab, di Tahun 2022, kata Hasto, tidak ada lagi alasan kecuali harus kerja keras untuk menutupi kekurangan-kurangan selama pandemi dan juga untuk mencapai target-target yang sudah ditetapkan.**
(DAL/Humas BKKBN Sulteng)
