Palu, Zona Sulawesi – Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Tengah (Sulteng), Sarifuddin Sudding mengharapkan adanya political will dalam melakukan penumpasan sisa Daftar Pencarian Orang (DPO) teroris Poso.
“Kita berharap adanya political will dalam menumpas gerakan-gerakan aksi terorisme yang ada di Poso,”kata Sarifuddin Sudding dalam penyerahan pembayaran kompensasi 142 korban terorisme masa lalu oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di gedung Pogombo kantor Gubernur Sulteng, Jumat (04/03/2022).
Menurut politisi PAN itu, dalam penanganan teroris Poso yang menajda hamabatan adalah medan di lapangan, namun ia juga berharap gerakan terorisme tidak terjadi lagi karena telah menelan banyak korban.
“Saya kira tidaklah terlalu berat walaupun medannya sangat berat, dan cukup banyak memakan korban,” ungkapnya.
Sebab, kata dia, telah banyak yang menjadi korban dari gerakan terorisme tersebut, tidak jarang anggota TNI-Polri bahkan masyarakata menjadi korban.
Baca juga : Ini Penyebab Kelangkaan Minyak Goreng di Sulteng, Gudang CV AJ Disegel
“Banyak juga anggota-anggota kita disitu jadi korban, dari anggota TNI-Polri dan juga masyarakat korban disitu,”terangya.
Anggota DPR RI Komisi III itu juga mengatakan, pihaknya patut memberikan penghargaan kepada tTNI-Polri yang selama ini telah melakukan tugasnya dalam upaya penumpasan sisa DPO teroris Poso.
“Betul-betul saling bersinergi sehingga tiga orang yang diduga masih ada di atas hutan sana bisa menyerahkan diri atau dilakukan penindakan jika tidak mau kompromi,”ujarnya.
Secara terpisah Wakasatgas Humas Ops Madago Raya, AKBP Yudho Huntoro mengatakan pihaknya telah melakukan upaya persuasif bahkan dibeberapa kesempatan pula Kapolda Sulteng terus menghimbau DPO teroris Poso agar dapat menyerahkan diri.
“Upaya persuasif terus dilakukan, dibeberapa kesempatan Kapolda Sulawesi Tengah selaku PJKO madago raya mengimbau kepada tiga DPO teroris Poso untuk segera menyerahkan diri,”imbuhnya.
“Hal ini juga kami sampaikan secara masif baik melalui media massa, imbauan menggunakan baliho, spanduk-spanduk dan selebaran-selebaran serta orang-orang yang di anggap bisa berhubungan langsung kepada pihak keluarga dari ketiga DPO tersebut,”tutup Yudho.***
(Bidhumas Polda Sulteng)
