PARIMO, ZonaSulawesi.id – Kehadiran Program Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Parigi Moutong dinilai dapat menjadi peluang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pelaksanaan program tersebut diharapkan tetap memperhatikan keberlangsungan lahan pertanian dan perkebunan yang selama ini menjadi sumber penghidupan warga.
Hal itu disampaikan Koordinator Bidang Advokasi dan Hukum LBH Rumah Hukum Tadulako, Nur Fitri. Ia menegaskan bahwa pembangunan dan investasi perlu berjalan seimbang dengan perlindungan hak-hak masyarakat, khususnya para petani dan pekebun yang menggantungkan kehidupan mereka pada lahan yang telah dikelola selama bertahun-tahun.
Menurutnya, setiap tahapan perencanaan maupun pelaksanaan proyek strategis nasional harus dilakukan secara transparan, melibatkan partisipasi masyarakat, serta mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang berpotensi muncul.
“Pembangunan memang menjadi kebutuhan penting bagi kemajuan daerah, khususnya Kabupaten Parigi Moutong. Namun seluruh proses pelaksanaan proyek strategis nasional harus dilakukan secara terbuka dan memperhatikan dampak yang mungkin dirasakan masyarakat,” ujar Fitri.
Ia mengingatkan agar pelaksanaan PSN tidak menyebabkan masyarakat kehilangan sumber mata pencaharian akibat berkurangnya lahan pertanian dan perkebunan yang selama ini menjadi penopang ekonomi keluarga.
Fitri menilai sektor pertanian dan perkebunan masih memegang peranan penting dalam struktur ekonomi Kabupaten Parigi Moutong. Selain menjadi sumber pendapatan masyarakat, sektor tersebut juga berkontribusi besar terhadap ketahanan pangan daerah.
Ia mengungkapkan, Parigi Moutong selama ini dikenal sebagai salah satu daerah penghasil beras di Sulawesi Tengah. Di sisi lain, komoditas perkebunan seperti kakao dan cengkeh juga telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah.
“Parigi Moutong pernah dikenal sebagai lumbung beras Sulawesi Tengah. Selain itu, kakao dan cengkeh merupakan komoditas unggulan yang telah membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Bahkan tidak sedikit generasi yang berhasil menempuh pendidikan tinggi berkat hasil pertanian orang tua mereka,” katanya.
Untuk meminimalkan potensi persoalan di lapangan, Fitri mendorong pemerintah dan pihak terkait melakukan pendataan lahan secara menyeluruh, sosialisasi yang intensif kepada masyarakat, serta penyelesaian persoalan agraria secara adil dan transparan.
Ia juga meminta agar dilakukan kajian komprehensif terhadap wilayah yang telah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan PSN. Menurutnya, masyarakat harus diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan memperoleh informasi yang jelas mengenai seluruh tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan.
“Keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah. Jika terdapat lahan pertanian masyarakat yang terdampak, maka komunikasi untuk mencari solusi harus menjadi langkah pertama dan utama,” tegasnya.
Fitri berharap Program Strategis Nasional di Kabupaten Parigi Moutong dapat berjalan sesuai tujuan, memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat, sekaligus tetap menjaga keberlangsungan sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi tulang punggung kehidupan warga.
“Jangan sampai pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan justru menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Kepentingan investasi harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap hak-hak warga,” pungkasnya.
