Palu, Zona Sulawesi – Jaringan Tambang (JATAM) Sulawesi Tengah (Sulteng) memberikan tanggapan sekaitan rusaknya Jembatan di Kelurahan Buluri, Kota Palu, Sulteng, yang terjadi pada Jumat 7 April 2023.
Direktur Jatam Sulteng, Moh Taufik mengatakan rusaknya kontruksi jembatan di jalan Trans Nasional lintas provinsi di kelurahan Buluri Kota Palu, yang menganggu arus lalu lintas baik lintas kabupaten kota dan provinsi, tentu menimbulkan pertanyaan kepada kita semua, pertama apakah karena faktor kontruksi yang sudah puluhan tahun, menyebakan jembatan itu amblas.
Jika benar karena faktor kontruksi yang sudah kurang lebih puluhan tahun, tentu jembatan tersebut sudah roboh Pasca Bencana Tsunami yang terjadi pada 28 September 2018 silam.
“Sehingga kami di JATAM Sulteng beranggapan, amblasnya jembatan di kelurahan Buluri Kota Palu, tidak hanya dipengaruhi umur kontruksi jembatan dan faktor alam seperti banjir, melainkan ada penyebab lain yang memperparah ambalasnya jembatan, yang kami duga, disebabkan adanya aktivitas pertambangan Galian C, yang kurang lebih hanya berjarak 1,5 kilometer dari lokasi jembatan,” ujar Moh Taufik kepada ZonaSulawesiid, Minggu (9/4/2023).
Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan Jatam Sulteng di tahun 2019, setidaknya ada dua titik cruser atau pabrik pemecah batu di pinggiran sungai, yang diduga materialnya di ambil di wilayah hulu sungai.
Aktivitas pertambangan galian pasir, batu dan kerikil yang beroprasi di wilayah hulu jembatan yang diduga memperparah banjir sehingga menghantam kontruksi jembatan mengakibatkan jembatan tersebut hampir amblas dan sampai hari ini tidak bisa dilalui.
Amblasnya jembatan tersebut tentu sangat merugikan pengguna jalan, baik pengguna jalan Sulteng – Sulbar (Sulawesi Barat). Pun pengguna jalan Kabupaten Donggala dan Kota Palu.
“Bahwa berdasarkan hal tersebut, kami mendesak pemerintah provinsi untuk melakukan evaluasi perizinan izin tambang pasir batu dan kerikil di wilayah Pesisir Palu donggala, khususnya izin tambang yang diterbitkan di wilayah- wilayah sungai sepanjang Pesisir Palu – Donggala, sebagaimana kewenangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi berdasarkan Perpres Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Izin Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan BatuBara,” tegas Moh Taufik.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Sulteng berdasarkan kewenangannya harus mengambil tindakan tegas, dengan merekomendasikan izin-izin tambang untuk dicabut jika bermasalah secara pengelolaan dan tumpang tindih dengan wilayah-wilayah kawasan rawan bencana yang sudah di tetapkan dalam PERDA RTRW, baik Kota Palu maupun Kabupaten Donggala.
“Kenapa evaluasi dan tindakan tegas harus dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan tambang ini? Agar negara dan daerah tidak rugi terus menerus karena rusaknya kontruksi jalan dan jembatan yang diangun dari uang APBN dan APBD yang notabenya adalah hasil dari pajak-pajak yang dibayarkan oleh rakyat. Namun hanya rusak karena diduga disebabkan aktivitas pertambangan,” pungkas Moh Taufik
Sebelumnya, akibat nyaris terputusnya Jembatan Buluri, seluruh pengendara, baik roda dua maupun empat terpaksa mengambil jalur alternatif menyeberangi Sungai Nggolo. Sampao saat ini jembatan tersebut masih dalam proses perbaikan.*
Baca juga : Jasad Rendi yang Selamatkan Kedua Saudaranya Ditemukan Mengapung di Teluk Palu
