Parigi Moutong, Zona Sulawesi – 170 Lembaga Relawan Kemanusiaan terlibat dalam penanganan Bencana Banjir Bandang yang menerjang Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Jumat, (28/07/2022).
Hal tersebut di sampaikan Rifai, selaku Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Parigi Moutong saat rapat koordinasi perdana bersama sejumlah Tim Relawan di Kantor Camat Torue. Sabtu, (30/07/2022)
“Sejauh ini lembaga Relawan yang terlibat masuk ke kami sebanyak 170 lembaga relawan kemanusiaan dari data yang ada, semuanya itu lembaga relawan yang ada di Sulawesi Tengah,” ungkapnya.
Baca juga : Simpang Siur Soal Data Warga Terdampak Bencana Torue, BPBD Parimo Pastikan Rampung di 31 Juli 2022
Dalam rakor yang dipimpin langsung Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Parigi Moutong, Idran, terungkap berbagai hal yang terkesan menyulitkan sejumlah relawan yang terlibat dilapangan untuk dapat menjalankan tugas sesuai fungsinya secara kelembagaan masing-masing.
Salah satunya adalah Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Parigi Moutong yang merasa kesulitan memperoleh data dan informasi terkait masyarakat desa Torue dari Kepala Desanya Sendri.
“Kalau bisa dalam setiap Rakor kedepannya terkait TDB ini, dilibatkan juga kades terkait. Karena kades di desa ini seakan sulit untuk bisa memberikan informasi kepada kami dalam hal memvalidasi data,” ungkap Kepala Markas PMI Parigi Moutong, Nur Srikandi Puja.
Terkait hal tersebut, Abdul Aten selaku Camat Torue yang baru dilantik beberapa waktu lalu, tidak menampik jika sikap Kepala Desa salah satu desa yang masih dalam wilayah kerjanya ini, sedikit mengalami kesulitan dalam menyampaikan informasi terkait warganya.
Namun menurut Abdul Aten, sikap kades tersebut tidak terlepas dari statusnya yang baru saja menjabat sebagai org Nomor satu di Desanya lewat Pilkades serentak yang baru beberapa waktu lalu selesai.
“Perlu diketahui bersama, jika Kades Torue ini baru saja menjabat, jadi memang perlu penyesuaian. Bayangkan saja, seluruh aparat desa di periode kades sebelumnya, saat ini menyatakan mundur diri semua. Belum lagi panasnya atmosfer politik saat Pilkades kemarin masih terbawa sampai saat ini, saya saja sedikit kesulitan untuk menyeimbangkan antara masyarakat dengan kades yang baru beberapa bwaktunlalu dilantik ini,” terang Adul Aten.
Sementara itu, Kalak BPBD Parigi Moutong, Idran mengaku, keterlibatan sejumlah lembaga kemanusiaan sejak awal bencana sudah sangat membantu.
Namun, kata Idran, memang masih perlu adanya sinergi bersama dalam menghadapi persolan yang ditemui Dilapangan.
Idran menambahkan, sejak hari pertama pasca kejadian bencana, pihaknya telah sempat menyalurkan bantuan logistik kepada warga terdampak, berdasarkan sumber data dan informasi terbatas yang pihaknya kantongi saat itu.
“Jika kebutuhan logistik sejak hari pertama sudah tersalurkan berdasarkan klobing walaupun belum sempat menggunakan data By Name By Address,” tuturnya.
“Untuk kebutuhan logistik untuk para korban sejak hari pertama kami sudah distribusikan di lima dusun melalui kepala dusun setempat,” sebut Idran.
Dilain hal Idran mengungkapkan, Saat ini yang menjadi kendala Tim Relawan untuk pengumpulan data, masi sangat terbatas karena berkait dengan sikap kepala desa yang baru saja terpilih.
“Yang menjadi kendala tim relawan di lapangan Bahwa informasi dari Kepala Desa dan unsur yang lainnya belum tersampikan dengan maksimal, Karena mungkin berkaitan dengan kepala Desa yang baru, sehingga dengan penguasaan data masi sangat terbatas,” ungkapnya
Ia berharap bahwa data dalam masa tanggap darurat ini sudah bisa valid agar pendistribusian logistik dari Tim Relawan bisa tersalurkan dengan baik.
“Untuk sasaran pendistribusian logistik terkait data memang sangat penting, sehingga data dari kepala dusun maupun kepala desa sangat kami butuhkan,” harap Kalak BPBD Parimo.
