PARIMO, ZonaSulawesi.id – Kisruh yang terus melanda pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Parigi Moutong kembali menuai sorotan tajam dari DPRD. Ketua Komisi IV DPRD Parigi Moutong, Sutoyo, mendesak Bupati Erwin Burase bersama Wakil Bupati Abdul Sahid agar tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Menurutnya, Pemerintah Daerah (Pemda) di bawah kepemimpinan Erwin Burase dan Abdul Sahid seharusnya hadir maksimal dalam memberikan rasa aman serta kepastian bagi masyarakat, terlebih terhadap program nasional seperti MBG.
“Program ini lahir dari janji politik Presiden. Konsekuensinya, Pemda tidak bisa tutup mata. Kalau perlu, Bupati dan Wakil Bupati harus turun langsung mengawal, bukan hanya menunggu laporan dinas. Apalagi sudah dua kali terjadi persoalan dalam program MBG di daerah kita, dan yang menjadi korban adalah anak-anak,” tegas Sutoyo saat diwawancara, Kamis (25/9/2025).
Ia menambahkan, ditengah tekanan ekonomi dan berbagai kebijakan yang dirasakan memberatkan masyarakat, Pemda dituntut lebih peka terhadap isu-isu krusial. Terlebih lagi, peristiwa dugaan keracunan akibat makanan MBG sudah terjadi dua kali dalam waktu berdekatan.
“Kalau tidak segera dibenahi, kepercayaan masyarakat terhadap program MBG bisa merosot. Ini bukan sekadar soal teknis, tapi juga menyangkut citra Pemda. Anak-anak yang seharusnya mendapat manfaat, malah jadi korban ketidakseriusan,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi IV DPRD Parigi Moutong berencana menggelar rapat dengar pendapat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta pihak vendor penyedia makanan pada Senin, 29 September 2025.
“Harus segera kita sikapi agar masyarakat tidak menganggap program ini hanya proyek politik semata,” tegasnya.
Sutoyo juga membeberkan hasil inspeksi mendadaknya di dapur SPPG Parigi Moutong Taopa Nunurantai pada hari yang sama. Dari hasil pantauan, ia menilai struktur pengelolaan SPPG masih lemah dan membutuhkan pembenahan.
“Minimal harus ada keterlibatan satu atau dua OPD terkait di dalam struktur SPPG. Dengan begitu, Pemda punya ruang lebih besar untuk memastikan pelayanan masyarakat benar-benar terjamin,” ungkapnya.
Meski begitu, Sutoyo menegaskan bahwa DPRD tidak bermaksud menghambat investasi maupun menolak program MBG. Sebagai wakil rakyat, pihaknya justru berkewajiban memastikan program berjalan sesuai tujuan.
“Program ini sejatinya sangat baik. Tidak hanya berorientasi pada penanggulangan stunting, tetapi juga berdampak pada penguatan ekonomi lokal. Karena melibatkan UMKM, masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja, serta para petani, nelayan, hingga peternak,” pungkasnya.
