Scroll Untuk Membaca Artikel
ZONA Parigi Moutong

Rusno Tanriono Tekankan Pemanfaatan SILPA 41 Miliar untuk Kebutuhan Mendesak Warga

50
×

Rusno Tanriono Tekankan Pemanfaatan SILPA 41 Miliar untuk Kebutuhan Mendesak Warga

Sebarkan artikel ini
Ketua Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Parigi Moutong. Foto: IST

PARIMO, ZonaSulawesi.id – Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) tahun 2025 sebesar Rp41 miliar menjadi sorotan serius di DPRD Kabupaten Parigi Moutong. Anggota DPRD, Rusno Tandriono, meminta agar dana tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat.

 

Pernyataan itu disampaikan Rusno saat rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Bupati terkait pengelolaan anggaran tahun 2025 bertempat di Ruang Paripurna Kantor DPRD Parigi Moutong, Kamis (30/4/2026).

 

Menurutnya, besarnya SILPA tersebut seharusnya bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk merealisasikan berbagai usulan masyarakat yang selama ini belum terakomodasi.

 

“Kalau digunakan untuk menjawab kebutuhan warga, saya kira anggaran itu sangat cukup,” ujar Rusno.

 

Ia menilai, dengan adanya sisa anggaran yang cukup besar, pemerintah daerah semestinya tidak lagi mengalami kendala dalam pendanaan program prioritas, khususnya yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik.

 

Rusno juga menekankan pentingnya pembahasan bersama sebelum menentukan arah penggunaan dana SILPA tersebut. Ia mendorong agar pengalokasiannya dilakukan secara transparan dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

 

“Perlu kita dudukkan bersama terlebih dahulu. Harus jelas peruntukannya, dan yang utama untuk realisasi aspirasi masyarakat,” tegasnya.

 

Selain itu, Rusno turut mengingatkan pemerintah daerah agar lebih responsif terhadap berbagai masukan dan kritik yang disampaikan DPRD sebagai representasi masyarakat.

 

Ia menilai, selama ini masih banyak rekomendasi dan aspirasi yang disuarakan dalam forum resmi, termasuk paripurna, belum ditindaklanjuti secara optimal oleh pemerintah daerah. Beberapa di antaranya menyangkut pelayanan rumah sakit hingga penataan dan perawatan pohon pelindung.

 

“Jangan hanya didengar dan dicatat, tapi harus ada tindak lanjut nyata. Itu yang diharapkan masyarakat,” pungkasnya.