Parigi Moutong, Zona Sulawesi – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dari Fraksi Nasdem, Ibrahim A Hafid melaksanakan kegiatan Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil) di Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo).
Adapun peserta undangan Kundapil merupakan sejumlah kepala desa yang terdiri dari Kecamatan Tomini, Mepanga, Ongka Malino bertempat di Hotel Fava, Kotaraya Induk, Kecamatan Mepanga, Minggu (11/6/2023).
“Kegiatan Kundapil ini sama dengan kunjungan kerja daerah pemilihan. Oleh karena itu, sekarang menjadi agenda anggota DPRD Sulteng dalam satu tahun dua kali atau tiga kali. Pokoknya agenda Kundapil ini di agendakan oleh anggota DPRD dalam setiap tahun,” kata Ibrahim.
Anggota DPRD dari Dapil Parimo itu menyebutkan, Kundapil hampir serupa dengan reses. Perbedaanya, Kundapil lebih mengevaluasi program Pemerintah Daerah Sulteng yang masuk dalam wikayah daerah pemilihan.
Khususnya yang berkaitan dengan program Pokok-pokok Pikiran atau Pokir yang menyasar langsung ke masyarakar penerima manfaat. Sebagian usulan masyarakat yang belum terealisasikan, kata Ibrahim, tentu masih dalam proses karena ada mekanisme yang perlu dilalui. Sebab, pemerintah akan melihat usulan yang prioritas terlebih dahulu.
Bahkan, menurutya, dalam pertemuan Kundapil, apabila ada usulan dari masyarakat yang belum disampaikan kepada pemerintah, maka Kundapil juga dapat menyerap aspirasi masyarakat tersebut.
“Demikian pula dengan hal-hal yang belum sempat di usulkan oleh masyarakat, pada saat Kundapil juga bisa di manfaatkan untuk bisa menangkap aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Kemudian, sejumlah usulan itu akan dibahas untuk mendapatkan sebuah solusi alternatif menindaklanjuti kebutuhan masyarakat dalam Kundapil.
“Usulan itu akan kami diskusikan mencari solusi alternatif atas usulan tersebut dengan mengecek melalui Pokir ke eksekutif dan yang lain melihat program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulteng yang ada di daerah pemilihan,” tuturnya.
Ibrahim menuturkan, sebagian Pokir akan direalisasikan di tahun ini, seperti pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat.
“Yang saya sampaikan, hampir rata-rata pokok-pokok pikiran yang sudah di setujui oleh pemerintah daerah yang inshaa Allah akan di laksankan di tahun 2023 ini. Mulai dari berkaitan pembangunan fisik dan pemberdayaan,” terangnya.
“Yakni pembangunan jalan produksi, ada berkaitan dengan normalisasi sungai, ada juga berkaitan dengan soal kebudayaan berkaitan dengan paguyuban seni dan budaya yang ada di wilayah Tinombala itu di berikan wewenang inshaa allah di tahun 2023 di laksanakan,” sambung Ibrahim.
Ia juga mengaku, dirinya telah mengusulkan berbagai program melalui Pokir. Ibrahim akan berupaya merealisasikan Pokir itu di 2023.
Dalam waktu dekat, DPRD Sultenh juga akan membahas APBD perubahan. Sebab, beberapa waktu lalu telah diputuskan Silpa sekira Rp 700 miliar.
“Kalau silva kisaran Rp 600 sampai Rp 700 M. Karena Silpa itu ada beberapa program yang belum selesai dilaksanakan sebelumnya, ada program yang hasil penghematan dan efisiensi hasil anggaran dan ada juga program yang berlanjut, belum selesai pekerjaannya. Itu ada yang masuk dalam Silpa. Sesuai dengan yang sebelumnya kecuali yang belum ada perencanaannya. Misalnya dari hasil efisiensi anggaran itu mungkin akan ada usulan kita yang baru, itu baru bisa di distribusikan,” jelas Ibrahim.
Ia menambahkan, bahwa usulan masyarakat dalam Kundapil itu dapat dimasukan dalam APBD perubahan, salah satu sumber anggarannya dari Silpa tersebut.
“Nah ini kita menampung lagi aspirasi itu, saya juga tidak berani untuk menjanjikan bahwa ini semua bisa di realisasikan tapi jika memungkinkan anggaran pemerintah daerah tersedia. Maka, saya berupaya untuk bisa mendorong program ini untuk bisa di fasilitasi di tahun ini atau di tahun akan datang, atau bahkan jika saya masih terpilih kembali maka itu akan menjadi sebuah catatan PR yang sekarang untuk bisa di kerjakan setelah ini, saya kira itu yang saya peroleh tadi,” tandas Ibrahim.
Baca juga : Ibrahim A Hafid Siapkan Rumah Singgah di Parigi untuk Masyarakat
