PARIGI MOUTONG, ZonaSulawesi.id — Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Parigi Moutong menggelar Sosialisasi Persiapan Penilaian Mandiri Evaluasi Kinerja Pemerintahan Digital (EKPD) Tahun 2026 di Aula Diskominfo Parimo, Senin (13/7/2026).
Kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat tata kelola pemerintahan digital sekaligus meningkatkan kesiapan menghadapi penilaian mandiri tahun 2026.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Diskominfo Parigi Moutong, Haerudin, dalam sambutannya menjelaskan bahwa arah kebijakan pemerintah pusat saat ini tidak lagi berorientasi pada jumlah aplikasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
Menurutnya, fokus utama kini beralih pada integrasi tata kelola, kualitas data, serta sejauh mana layanan digital mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Yang menjadi perhatian pemerintah pusat saat ini adalah keterpaduan tata kelola, integritas data, dan dampak layanan digital terhadap kemudahan serta kepuasan masyarakat,” ujar Haerudin.
Ia juga menjelaskan bahwa seiring berlangsungnya transformasi digital pemerintahan, mekanisme evaluasi yang sebelumnya menggunakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) kini telah disempurnakan menjadi Evaluasi Kinerja Pemerintahan Digital (EKPD).
Melalui skema baru tersebut, setiap instansi pemerintah dituntut untuk terus menyempurnakan arsitektur digital serta menyusun rencana pengembangan layanan digital di lingkungan kerjanya masing-masing.
Haerudin menegaskan, keberhasilan pelaksanaan evaluasi tidak hanya menjadi tanggung jawab Diskominfo, tetapi memerlukan dukungan dan kolaborasi seluruh OPD.
Ia mengajak seluruh peserta untuk memperkuat sinergi, menyatukan komitmen, serta meningkatkan kualitas data, mulai dari proses penginputan hingga pelaporan agar menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Dengan kebersamaan dan komitmen seluruh perangkat daerah, kami berharap evaluasi ini menjadi momentum untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, modern, dan berbasis digital,” tutupnya.
