PALU, ZonaSulawesi.id — Wacana penghentian Program Berani Sehat, Berani Cerdas yang diusulkan salah satu anggota DPRD Sulawesi Tengah menuai penolakan keras dari Dewan Pimpinan Wilayah Penguatan Ekonomi Kerakyatan Nasional (DPW PEKNAS) Sulteng.
Ketua DPW PEKNAS Sulteng, Isram Said Lolo (ISL), menilai usulan tersebut tidak berpijak pada kebutuhan riil masyarakat, bahkan berpotensi menggerus akses layanan dasar bagi warga kurang mampu.
“Program ini adalah bentuk kehadiran pemerintah dalam menjamin layanan kesehatan dan pendidikan. Jika dihentikan, dampaknya langsung dirasakan masyarakat kecil,” tegas ISL.
Ia menyebut, alasan yang mengaitkan program tersebut dengan menurunnya kepatuhan pembayaran iuran BPJS mandiri merupakan pendekatan yang keliru. Menurutnya, persoalan tersebut semestinya diselesaikan melalui pembenahan sistem, bukan dengan mengorbankan program sosial.
“Masalah iuran itu soal tata kelola dan edukasi. Jangan dibalik logikanya dengan mencabut program yang justru menyelamatkan masyarakat,” ujarnya.
ISL juga menyoroti kondisi ekonomi warga yang belum stabil sebagai faktor utama terjadinya tunggakan iuran BPJS. Dalam situasi tersebut, menurutnya, Program Berani Sehat hadir sebagai solusi konkret bagi masyarakat yang kesulitan mengakses layanan kesehatan.
“Banyak warga bukan tidak mau membayar, tapi memang belum mampu. Di sinilah peran pemerintah hadir melalui kebijakan yang berpihak,” tambahnya.
Selain itu, ISL memberikan apresiasi terhadap Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dinilai berani menghadirkan kebijakan pro-rakyat melalui program tersebut. Ia menyebut Berani Sehat dan Berani Cerdas sebagai langkah strategis dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
“Ini bukan sekadar program, tapi bentuk keberpihakan yang nyata. Kebijakan seperti ini harus didukung, bukan justru dihentikan,” katanya.
Ia pun mendorong adanya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD agar implementasi program dapat diperkuat, termasuk melalui pengelolaan anggaran yang tepat serta koordinasi dengan BPJS Kesehatan.
“Yang dibutuhkan adalah penyempurnaan, bukan penghentian. Integrasi kebijakan penting agar program ini berjalan efektif dan berkelanjutan,” jelasnya.
Di sisi lain, ISL menilai Program Berani Cerdas memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. Menghentikan program tersebut dinilai sebagai langkah yang kontraproduktif terhadap upaya pembangunan jangka panjang.
Menutup pernyataannya, ISL menegaskan bahwa setiap kebijakan publik harus berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
“Jangan sampai kebijakan kehilangan arah. Rakyat butuh solusi nyata. Program ini harus dilanjutkan dan diperkuat,” pungkasnya.
