PARIMO, ZonaSulawesi.id- Ketua Fraksi Partai Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Rusno Tandriono, secara tegas menolak wacana penetapan Kecamatan Palasa sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di wilayah tersebut.
Penolakan ini disampaikan, menyusul munculnya wacana dari sejumlah pihak yang mendorong agar sebagian wilayah Kecamatan Palasa, khususnya di area yang diduga memiliki potensi tambang emas, dijadikan zona pertambangan rakyat.
Rusno mengatakan, apabila langkah tidak mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan potensi konflik sosial di masyarakat. Sebab, sebagian besar warga di Palasa lebih menggantungkan hidup dari sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan.
“Kami menolak keras wilayah Palasa dijadikan tambang rakyat. Ini bukan hanya soal izin dan legalitas, tapi soal masa depan lingkungan dan kehidupan masyarakat. Jangan sampai alasan ekonomi jangka pendek mengorbankan ruang hidup dan kelestarian alam,” ungkapnya, Senin (04/08/25).
Ia juga menekankan bahwa pemerintah daerah seharusnya lebih fokus mengembangkan sektor-sektor produktif yang telah lama menopang ekonomi masyarakat, seperti pertanian dan UMKM, dibanding membuka peluang eksploitasi sumber daya alam yang berisiko tinggi merusak lingkungan.
Ia meminta, kepada pemda Parimo serta pihak-pihak terkait agar tidak gegabah dalam menetapkan wilayah tambang tanpa konsultasi luas dengan masyarakat adat, petani, dan kelompok sipil lainnya.
“Kami akan mengawal ini di DPRD, termasuk menolak jika ada pembahasan atau pengusulan masuknya Palasa ke dalam peta WPR. Ini harus jadi keputusan yang berpihak pada masyarakat dan lingkungan,” tegasnya.
Ia menambahkabn, langkah ini pastinya mendapat dukungan dari sejumlah tokoh masyarakat dan aktivis lingkungan yang juga menyoroti dampak buruk aktivitas pertambangan terhadap sungai, hutan, dan kualitas tanah di kawasan tersebut.
